Zonasi dihapus? Ini Fakta Baru Sistem Penerimaan Murid 2025!

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan bermutu bagi semua kalangan. Filosofi utama dari SPMB adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang adil dan berkualitas, tanpa terkendala oleh latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Zonasi dihapus Ini Fakta Baru Sistem Penerimaan Murid 2025

Filosofi Kebijakan SPMB

1. Pendidikan Bermutu untuk Semua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu untuk semua.
2. Inklusi Sosial, memastikan semua anak, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.
3. Integrasi Sosial, mendorong interaksi antara siswa dari berbagai latar belakang untuk memperkuat persatuan.
4. Kohesivitas Sosial, memfasilitasi pembelajaran di lingkungan terdekat agar siswa memiliki relasi sosial yang kuat.

Landasan Hukum SPMB

SPMB didasarkan pada berbagai regulasi nasional, di antaranya:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
• UUD 1945, Pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Pasal 31 ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
2. Asta Cita No. 4 "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas."
• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya..."
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 4 ayat 1 "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Pasal 5 ayat 1 "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."
• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 "Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus..."

Permasalahan dan Dampak PPDB Sebelumnya (2017-2024)

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) periode sebelumnya, beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah:

1. Penurunan kualitas sekolah unggul akibat penerapan zonasi yang tidak mempertimbangkan faktor akademik.
2. Pemalsuan dokumen seperti domisili dan sertifikat prestasi.
3. Kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.
4. Standar rapor yang berbeda-beda antar sekolah dan daerah.
5. Intervensi kepentingan kelompok tertentu, yang mengurangi transparansi seleksi.

Perubahan Substansi dalam SPMB

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam SPMB dengan beberapa penyesuaian:

1. Filosofi Baru, pendidikan bermutu untuk semua dengan pendekatan berbasis rayon.
2. Fleksibilitas Daerah, memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah dalam menentukan mekanisme penerimaan murid.
3. Inovasi Teknologi, pemanfaatan teknologi untuk mengawasi proses seleksi secara transparan.

Jalur Penerimaan Murid Baru dalam SPMB

SPMB menerapkan empat jalur penerimaan, yaitu:

1. Domisili : Prioritas diberikan kepada siswa yang tinggal di dekat sekolah.
2. Afirmasi : Kuota khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.
3. Prestasi : Seleksi berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik (seni, olahraga, budaya, bahasa, dan kepemimpinan).
4. Mutasi : Untuk siswa yang berpindah domisili karena tugas orang tua.

Peran Pemerintah Daerah dalam SPMB

Dalam kebijakan SPMB, pemerintah daerah memiliki peran strategis, antara lain:

• Pemerintah Provinsi, bertanggung jawab atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
• Pemerintah Kabupaten/Kota, mengelola pendidikan dasar, anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

SPMB hadir sebagai solusi untuk memastikan pemerataan pendidikan berkualitas bagi semua anak Indonesia. Dengan penerapan sistem berbasis rayon, fleksibilitas daerah, dan pengawasan berbasis teknologi, SPMB diharapkan dapat meningkatkan akses, transparansi, dan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengakomodasi kebutuhan sekolah swasta guna menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.