Ujian Sekolah (US) semakin dekat, dan sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin! Jika kalian sedang mencari cara untuk menaklukkan ujian Pendidikan Pancasila SMA Kelas XII, kalian berada di tempat yang tepat!
 |
| Kumpulan 40+ Soal Ujian Sekolah dan Pembahasan Pendidikan Pancasila SMA Kelas XII |
Di artikel ini, pengajarpedia akan membagikan 40+ soal ujian sekolah lengkap dengan pembahasan mendalam, yang tidak hanya akan membantu kalian belajar, tetapi juga memberikan kepercayaan diri untuk menghadapi ujian. Semua soal yang pengajarpedia sajikan sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru, jadi kalian bisa fokus pada materi yang benar-benar penting!
1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara
Jawaban : A
2. Adanya hak paten atas kekayaan intelekstual, pelarangan bentuk plagiatis, dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara merupakan nilai praksis yang diterapkan nilai-nilai Pancasila yaitu …
A. Sila I
B. Sila II
C. Sila III
D. Sila IV
E. Sila V
Jawaban : E
3. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Dengan sengaja tidak membayar pajak
2. Tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap
3. Mengambil barang milik orang lain
4. Mengendarai sepeda motor tanpa membawa SIM dan STNK
5. Melanggar rambu-rambu lalulintas
Dari pernyataan tersebut yang merupakan contoh pengingkaran kewajiban ditunjukkan oleh nomer ….
A. 1,2,3
B. 1,3,5
C. 2,3,4
D. 2,3,5
E. 2,4,5
Jawaban : B
4. Perhatikan pernyataan berikut ini ;
1. Memiliki kewarganegaraan ganda atas kemauan sendir
2. Bersumpah setia kepada pemerintah negara asing
3. Menjadi TKW di negara lain
4. Menikah di negara Asing
5. Ikut serta dalam Pemilu yang bersifat Politik di negara Asing
Dari pernyataan tersebut manakah yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan RI
A. 1,2,3
B. 1,2,4
C. 1,2,5
D. 2,3,4
E. 2,3,5
Jawaban : C
5. Pasca Amandemen terhadap UUD 1945 Kekuasaan Yudikatif oleh MA dan MK. Salah satu wewenang MA adalah…
A. Membubarkan Partai Politik yang tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila
B. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
C. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-UndangDasar
D. Mengusulkan Hakim Agung untuk mengisi jabatan di MA
E. Memutus sengketa hasil Pemilihan Umum
Jawaban : B
6. Perhatikan pernyataan berikut ;
1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
2. Mencintai produk-produk dalam negeri
3. Menghargai pendapat orang lain
4. Adil terhadap sesama manusia
5. Cinta tanah air dan bangsa
Dari pernyataan tersebut yangmerupakan pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah...
A. 1,2,3
B. 1,2,4
C. 1,2,5
D. 2,3,4
E. 3,4,5
Jawaban : disini
7. Seseorang yang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang merupakan perwujudan dari adalah…
A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
C. Yang menwujudkan sikap tidak toleran
D. Penyalahgunaan kekuasaan
E. Ketidaktegasan aparat penegak hokum.
Jawaban : disini
8. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan disebut...
A. Asas ius sanguinis
B. Asas ius soli secara terbatas
C. Asas Kewarganegaraan tunggal
D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas
E. Asas kewarganegaraan ganda
Jawaban : disini
9. Pasal 16 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan, diantaranya sebagai berikut , “ membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan”. Kewenangan kepolisian tersebut merupakan kewenangan ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 4
Jawaban : disini
10. Memperlakukan orang lain sesuai harkat martabatnya sebagai makluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat tersebut merupakan salah satu contoh pengamalan nilai - nilai Pancasila, terutama pada Sila…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : disini
11. Proses penegakan hokum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hokum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hokum bagi warga negara Indonesia adalah ....
A. melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia
B. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
C. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarin dividu dalam masyarakat
D. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
E. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
Jawaban : disini
12. Sasarn utama dalam hubungan Internasional adalah terciptanya perdamaian dunia. Setiap bangsa memiliki kepentingan yang sama terhadap perdamaian dunia , konsep tersbut aliran…
A. Realisme
B. Ideologi
C. Neorealisme
D. Plomologi
E. Perdamaian
Jawaban : disini
13. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya, Bunyi kalimat tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di amandenen pasal…
A. 24 E
B. 25 D
C. 26 C
D. 27 B
E. 28 A
Jawaban : disini
14. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia berdasarkan UU No…
A. 3 tahun 1997
B. 39 tahun 1999
C. 31 tahun 2001
D. 23 tahun 2002
E. 26 tahun 2006
Jawaban : disini
15. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi kalimat tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal…
A. 23 A ( 1 )
B. 24 C ( 1 )
C. 25 D ( 1 )
D. 27 E ( 1 )
E. 28 B ( 1 )
Jawaban : disini
16. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagagai perlindungan hokum apabila mengandung unsur - unsur sebagai berikut …
1) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2) Jaminan kepastian hukum
3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
5) Ketegasan aparat pemerintah
Jawaban yang tepat dalam pernyataan diatas adalah…
A. 1) , 2), 3), 4)
B. 1) , 2), 3), 5)
C. 1) , 2), 4), 5)
D. 1) , 3), 4), 5)
E. 2) , 3), 4), 5)
Jawaban : disini
17. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
E. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Jawaban : disini
18. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....
A. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
B. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
C. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
D. netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
E. bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia
Jawaban : disini
19. Perlindungan dan penegakan hokum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....
A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
D. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
Jawaban : disini
20. Momentum yang merupakan konsensus nasional dan merupakan konsep awal Integrasi bangsa Indonesia menuju suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah…
A. Dimasukanya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia
B. Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
D. Disyahkanya Piagam Jakarta
E. Lahirnya Budi Oetomo
Jawaban : disini
21. Suatu negara dimana semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat disebut negara …
A. Kesatuan dengan system desentralisasi
B. Kesatuan dengan system sentralisasi
C. Kesatuan dengan system asaspembantuan
D. Kesatuan dengan system otonomidaerah
E. Kesatuan dengan system otonomikhusus
Jawaban : disini
22. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !
1. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas
2. Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah
3. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat
4. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa
5. Polaperjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional
Berdasarkan uraian diatas yang merupakan kasus ancaman di bidang politik ditandai oleh nomor ....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5)
C. (2), (3) dan (4)
D. (2), (4) dan (5)
E. (3), (4) dan (5)
Jawaban : disini
23. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!
1. Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia
2. Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia
3. Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia
4. Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara
5. Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN
6. Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia
Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor ....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5)
C. (2), (4) dan (6)
D. (3), (4) dan (5)
E. (4), (5) dan (6)
Jawaban : disini
24. Tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana banyak kegiatan yang mengarah ke issue SARA sebagai alat mencapai tujuan Politik dari masing-masing Parpol. Hal itu harus kita sikapi secara bijak agar tidak terjadi dis integrasi Bangsa. Kita sebagai Bangsa Indonesia seharusnya selalu berpegang teguh pada alat pemersatu Bangsa. Antara lain ;
A. Kemajemukan Bangsa
B. Keanekaragaman Budaya.
C. Keanekaragaman Partai Politik
D. Keanekaragaman Suku Bangsa
E. Lagu-laguperjuangan dan lagu-lagu nasional
Jawaban : disini
25. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam lingkungan keluarga adalah…
A. Orang tua menentukan pendidikan anak
B. Anak mengikuti kehendak orang tua
C. Anak mengikuti keputusan orang tua
D. Anak diberi kebebasan menentukan pendidikan
E. Pendidikan anak dan orangtua harus sama
Jawaban : disini
26. Sikap yang diperlukan untuk mengatasi pengaruh negative penggunaan HP antara lain ….
A. Menerima segala informasi yang masuk
B. Menerima tanpa berpikir baik dan buruk
C. Menerima dan menyebar luaskan informasi kepada semua teman
D. Menerima dengan sikap selektif, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
E. Menerima semua informasi asal sesuai dengan keinginan kita.
Jawaban : disini
27. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....
A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal
B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah
C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya
D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa
E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan
Jawaban : disini
28. Salah satu tujuan Negara Indonesia menerapkan sistem Desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah adalah...
A. perkembangan pembangunan antar daerah tidak ada kesenjangan
B. pemerintah pusat dapat melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah negara
C. masing-masing daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai potensi yang dimiliki
D. pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan moneter dan fiskal di daerahnya masing-masing
E. pemerintah pusat memiliki kewenangan mengatur bidang agama, yustisi, pertahanan dan keamanan nasional.
Jawaban : disini
29. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah....
A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
B. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
C. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adildanmerata
D. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
E. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah
Jawaban : disini
30. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Salah satu wewenang DPR di bidang legislasi adalah...
A. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan negara lain.
B. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C. Memberikan persetujuan atau menolak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang
D. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
E. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.
Jawaban : disini
31. Wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, yang penyelenggaraan pemerintahan di daerah menggunakan asas otonomi melalui penerapan asas Desentralisasi. Dibawah ini yang menggambarkan Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah...
A. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap seluruh urusan pembangunan
B. Rencana kerja pemerintah daerah dijabarkan dan dikelola secara global sehingga tidak ada perbedaan antar daerah
C. Kebijakan pemerintah baik secara makro maupun mikro dibuat dan ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing
D. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan urusan pemerintahannya
E. Pemerintah pusat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan aspirasi daerah
F. Rencana kerja pemerintah daerah dijabarkan dan dikelola secara global sehingga tidak ada perbedaan antar daerah.
Jawaban : disini
32. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Menguji peraturan perundang undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
3) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua lingkungan pengadilan.
4) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
5) Memutus perselisihan hasil pemilu
Pernyataan yang menunjukkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Ditunjukkan oleh nomor...
A. 1,3 dan 4
B. 1,2 dan 5
C. 1, 4 dan 5
D. 2,3 dan 5
E. 3,4 dan 5
Jawaban : disini
33. Presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan jajaran para menteri negara adalah penyelenggara pemerintah pusat. Salah satu wewenang pemerintah pusat adalah...
A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
B. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
C. Melaksanakan pekerjaan umum dan penataan ruang
D. Mengatur dan menetapkan bidang Pertahanan Nasional
E. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Jawaban : disini
34. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat melaksanakan fungsi pelayanan, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara ... .
A. langsung
B. tidak langsung
C. paksa
D. demokratis
E. selektif
Jawaban : disini
35. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi yaitu dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Hal ini sesuai prinsip ... .
A. kesatuan
B. penyebaran
C. kaserasian
D. pemberdayaan
E. riil dan bertanggung jawab
Jawaban : disini
36. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-Undang adalah..
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Dewan Perwakilan Daerah
Jawaban : disini
37. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
1 ) Mengusulkan hakim agung
2) Mengubah dan menetapkan UUD
3) Melantik presiden dan wakil presiden
4) Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya
Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah...
A. 1, 2 ,3
B. 1 , 2, 4
C. 1, 3, 4
D. 2, 3, 4
E. 1, 2, 3, 4
Jawaban : disini
38. Syarat khusus calon kepala daerah Papua yang membedakan dengan daerah lain adalah...
A. memiliki intelektual yang tinggi
B. mempunyai banyak prestasi
C. merupakan putra/putri asli dari Papua
D. mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah pusat
E. mempunyai program-program kerja yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat
Jawaban : disini
39. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikutini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif adalah…
A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
E. menerimapenempatandutadarinegara lain
Jawaban : disini
40. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah....
A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
B. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara
C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri
D. Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariatan Negara
E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Jawaban : disini
B. URAIAN
41. Di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tunjukkan 1 contoh hak dan 1 contoh kewajiban warga negara Indonesia yang sesuai dengan pelaksanaan Pancasila sila ke-4 !
42. Dalam rangka proses penegakan HAM, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai langkah dan strategi. Tunjukkan 3 strategi pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM !
43. Perkembangan iptek saat ini begitu pesat dengan membawa dampak positif maupun negatif di berbagai bidang kehidupan. Berikan 3 contoh pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang sosial budaya.
44. Dalam pengelolaan negara, kekuasaan pemerintahan terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sesuai fungsinya masing-masing. Sebutkan 3 fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945.
45. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia pada hakekatnya berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurua sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Sebutkan 4 tantangan dalam pelaksanan otonomi daerah !
Dengan 40+ soal ujian Pendidikan Pancasila SMA Kelas XII yang pengajarpedia sajikan, kini kalian bisa merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapi ujian sekolah. Soal-soal lengkap dengan pembahasan yang jelas akan membantu kalian menguasai semua materi penting, mulai dari nilai-nilai Pancasila hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk belajar dan berlatih, karena latihan yang konsisten adalah kunci sukses. Persiapkan diri kalian dengan baik dan raih nilai terbaik!
Jangan lupa, semakin banyak latihan, semakin kalian siap untuk menghadapi ujian. Semoga sukses!
