 |
| 95+ Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi Keuangan - Administrasi Pajak |
Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi Keuangan [Administrasi Pajak] - Hai sobat pengajar! apa kabar? semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat belajar dengan baik. Bagi sobat pengajar yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest PPG Daljab, berikut pengajarpedia sudah rangkum 95+ Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi Keuangan - Administrasi Pajak, semoga bermanfaat.
Dalam menghadapi pretest PPG Daljab, soal akan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Pedagogik dan Profesional. Untuk soal dan pembahasan materi Pedagogik bisa sobat pelajari disini ya :
Soal dan Pembahasan Pedagogik:
Untuk soal dan pembahasan materi profesional Akuntansi Keuangan - Administrasi Pajak, bisa sobat pelajari dibawah ini ya..
Dasar Perpajakan, Ketentuan Umum, dan Tatacara Perpajakan
1. Pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu adalah ... .
A. Retribusi
B. Iuran
C. Cukai
D. Bea masuk
E. Pajak
Jawaban : C
2. Contoh dari pajak langsung adalah … .
A. PPh
B. PPN
C. PPnBM
D. Pajak hotel
E. PBB
3. Berikut yang termasuk Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) adalah … .
A. Pajak Reklame
B. Pajak Hotel
C. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
D. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
E. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Jawaban : E
4. Tarif proporsional (sebanding) di Indonesia diterapkan pada … .
A. PPh Pasal 21
B. PPnBM
C. BPHTB
D. PPN
E. Bea meterai
Jawaban : D
5. Berikut ini adalah berakhirnya utang pajak, kecuali … .
A. Kompensasi
B. Pembagian
C. Wajib Pajak meninggal dunia
D. Kedaluwarsa
E. Pelunasan
Jawaban : B
6. Yang termasuk pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak adalah … .
A. PPN
B. PPh Pasal 21
C. PBB
D. BPHTB
E. Bea meterai
Jawaban : A
7. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus merupakan ... .
A. Ajaran materiil
B. Ajaran campuran
C. Ajaran ekonomi
D. Ajaran formil
E. Ajaran anggapan
Jawaban : D
8. Tarif berupa persentase tertentu yang sesemakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat disebut ... .
A. Tarif progresif – proporsional
B. Tarif Progresif – degresif
C. Tarif proporsional
D. Tarif tetap
E. Tarif progresif – progresif
Jawaban : E
9. Asas domisili diterapkan dalam ... .
A. UU Bea meterai
B. UU Pajak Penghasilan khususnya Wajib Pajak Dalam Negeri
C. UU Pajak Penghasilan khususnya Wajib Pajak Luar Negeri
D. UU Pajak Bumi dan Bangunan
E. UU Pajak Pertambahan Nilai
Jawaban : B
10. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan denda denda sebesar ….
A. Rp100.000
B. Rp200.000
C. Rp500.000
D. Rp700.000
E. Rp1.000.000
Jawaban : A
Pajak Penghasilan (PPh)
11. Pada bulan Juli 2019, PT. Abadi melakukan pembayaran atas imbalan jasa yang dilakukan oleh arsitek Ir. Sukrisno (NPWP: 04.234.845.543.000) sebesar Rp50.000.000. Berapa pembayaran yang diterima oleh Ir. Sukrisno setelah dipotong PPh Pasal 21?
A. Rp2.500.000
B. Rp1.250.000
C. Rp1.500.000
D. Rp48.750.000
E. Rp47.500.000
Jawaban : D
12. Pada bulan Desember 2018, PT. Raja Kembar membayar uang pensiun kepada pegawai yang telah memasuki purna tugas yaitu:
- Bapak Hardi (status menikah tanpa tanggungan) sebesar Rp48.000.000.
- Bapak Aziz (status menikah dengan 2 tanggungan) sebesar Rp145.000.000.
A. Rp2.400.000
B. Rp0
C. Rp11.650.000
D. Rp9.250.000
E. Rp9.650.000
Jawaban : D
13. Yolanda adalah seorang karyawati pada PT MUSTIKA dengan status menikah dengan 2 anak. Yolanda menerima gaji Rp6.500.000 sebulan. PT MUSTIKA masuk program BPJS Ketenagakerjaan dimana premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan masing 2% dan 3%. Di samping itu, pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke yayasan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu dan iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing 5% dan 3%, sedangkan yang ditanggung Yolanda setiap bulan masing-masing 5% dan 2% yang semua dihitung dari gaji. Suami Yolanda adalah karyawan pada PT SEJAHTERA dengan NPWP: 06.531.234.3.667.000. Berapa jumlah penghasilan bruto (sebulan) Yolanda yang harus diperhitungkan dalam menghitungkan PPH Pasal 21?
A. Rp6.175.000
B. Rp7.345.000
C. Rp7.150.000
D. Rp7.020.000
E. Rp7.280.000
Jawaban : A
14. Yolanda adalah seorang karyawati pada PT MUSTIKA dengan status menikah dengan 2 anak. Yolanda menerima gaji Rp6.500.000 sebulan. PT MUSTIKA masuk program BPJS Ketenagakerjaan dimana premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan masing 2% dan 3%. Di samping itu, pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke yayasan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu dan iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing 5% dan 3%, sedangkan yang ditanggung Yolanda setiap bulan masing-masing 5% dan 2% yang semua dihitung dari gaji. Suami Yolanda adalah karyawan pada PT SEJAHTERA dengan NPWP: 06.531.234.3.667.000. Berapa jumlah keseluruhan pengurang yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang diterima Yolanda?
A. Rp780.000
B. Rp828.750
C. Rp733.750
D. Rp763.750
E. Rp650.000
Jawaban : D
15. Yolanda adalah seorang karyawati pada PT MUSTIKA dengan status menikah dengan 2 anak. Yolanda menerima gaji Rp6.500.000 sebulan. PT MUSTIKA masuk program BPJS Ketenagakerjaan dimana premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan masing 2% dan 3%. Di samping itu, pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke yayasan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu dan iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing 5% dan 3%, sedangkan yang ditanggung Yolanda setiap bulan masing-masing 5% dan 2% yang semua dihitung dari gaji. Suami Yolanda adalah karyawan pada PT SEJAHTERA dengan NPWP: 06.531.234.3.667.000. Berapa jumlah PPh Pasal 21 bulanan yang harus dipotong oleh PT. Mustika atas penghasilan Yolanda?
A. Tidak dikenakan pajak
B. Rp45.562
C. Rp68.312
D. Rp12.062
E. Rp52.063
Jawaban : B
16. Berikut adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 final ....
A. Beasiswa
B. Zakat
C. Iuran pensiun
D. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
E. Uang pesangon yang dibayarkan bertahap
Jawaban : D
17. Berikut ini adalah yang dikecualikan dari penerima penghasilan sesuai PPh Pasal 21 ….
A. Arsitek
B. Dana pensiun
C. Olahragawan
D. Penerima uang pesangon
E. Mantan pegawai
Jawaban : B
18. Yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah...
A. Pengawas proyek
B. Dewan komisaris
C. Kantor perwakilan diplomatik
D. Tenaga ahli
E. Penyelenggara kegiatan
Jawaban : E
19. Tina merupakan salah satu pemenang lomba design logo yang diselenggarakan oleh PT. MULIA. Untuk itu Tina berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp5.000.000. Berapa besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong?
NPWP Tina: 78.555.334.5.542.000
A. Rp250.000
B. Tidak dipotong pajak
C. Rp750.000
D. Rp125.000
E. Rp1.250.000
Jawaban : A
20. Rudi berstatus menikah tanpa anak dan menanggung adik kandung. Ia bekerja pada perusahaan elektronik dengan upah satuan. Pada bulan April 2019, Faisal bekerja selama 25 hari dengan upah per unit Rp250.000. Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan April 2019 tersebut? NPWP Rudi: 38.457.443.5.856.000.
A. Rp727.083
B. Rp670.833
C. Rp381.250
D. Rp1.458.333
E. Rp362.500
Jawaban : A
21. Rekonsiliasi fiskal adalah teknik untuk ….
A. Menghitung laba neto fiskal yang datanya berasal dari laba neto komersial
B. Menghitung laba neto komersial yang datanya berasal dari laba neto fiskal
C. Menghitung laba bruto fiskal
D. Menghitung laba bruto komersial
E. Menghitung pajak terutang
Jawaban : A
22. Koreksi fiskal positif pada rekonsiliasi fiskal akan berdampak …
A. Bertambahanya laba neto komersial
B. Bertambahanya laba neto fiskal
C. Berkurangnya laba neto komersial
D. Berkurangnya laba neto fiskal
E. Berkurangnya peredaran bruto
Jawaban : B
23. Koreksi fiskal negatif pada rekonsiliasi fiskal akan berdampak …
A. Bertambahanya laba neto komersial
B. Bertambahanya laba neto fiskal
C. Berkurangnya laba neto komersial
D. Berkurangnya laba neto fiskal
E. Berkurangnya peredaran bruto
Jawaban : D
24. Pada Pasal 9 ayat 1 UU PPh menjelaskan tentang non-deductible expenses. Manakah yang tidak termasuk dalam non-deductible expenses ….
A. Natura
B. Keperluan pribadi pemilik/pemegang saham
C. Sumbangan
D. Kenikmatan
E. Biaya listrik pabrik
Jawaban : E
25. Perbedaan yang terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal adalah…
A. Perbedaan tetap (permanen)
B. Perbedaan waktu (sementara)
C. Perbedaan cara perhitungan
D. Perbedaan koreksi positif
E. Perbedaan koreksi negatif
Jawaban : A
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN BM)
26. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM) merupakan:
A. Pajak atas penghasilan
B. Pajak atas konsumsi
C. Pajak atas kekayaan
D. Pajak atas investasi
E. Pajak atas modal
Jawaban : B
27. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai pajak penjualan (PPN) dan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah...
A. PPN yang dibayar oleh pembeli merupakan kredit pajak
B. PPN yang dibayar oleh pembeli merupakan pajak dibayar dimuka
C. PPN yang dibayar oleh pembeli merupakan hutang pajak
D. PPN yang dibayar oleh pembeli merupakan uang muka pajak
E. PPN yang dibayar oleh pembeli merupakan pajak jatuh tempo
Jawaban : D
28. Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
A. PPN di Indonesia singgle stage levy namun non kumulatif
B. PPN di Indonesia singgle stage levy namun kumulatif
C. PPN di Indonesia multi stage levy namun kumulatif
D. PPN di Indonesia multi stage levy namun non kumulatif
E. PPN di Indonesia multi stage levy
Jawaban : D
29. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari...
A. Rp1.800.000.000
B. Rp2.800.000.000
C. Rp3.800.000.000
D. Rp4.800.000.000
E. Rp5.800.000.000
Jawaban : D
30. Pengusaha A pada bulan Oktober 2019 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000, maka paling lambat harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tanggal ...
A. 1 Oktober 2019
B. 31 Oktober 2019
C. 30 November 2019
D. 31 Desember 2019
E. 30 Januari 2019
Jawaban : C
31. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak:
A. sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000.
B. setelah pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
C. setelah pengusaha memungut PPN
D. setelah pengusaha melapor SPT Masa PPN
E. setelah pengusaha melapor SPT Tahunan
Jawaban : A
32. Berikut ini yang termasuk barang kena pajak adalah....
A. uang
B. emas batangan
C. surat berharga.
D. emas perhiasan
E. logam mulia
Jawaban : D
33. Berikut ini yang termasuk barang kena pajak adalah....
A. daging
B. telur
C. susu
D. ikan
E. sayur
Jawaban : D
34. Berikut ini yang termasuk jasa kena pajak adalah ....
A. asuransi kerugian
B. asuransi jiwa
C. reasuransi
D. agen asuransi
E. insuransi
Jawaban : D
35. Berikut ini yang termasuk jasa kena pajak adalah ....
A. jasa tenaga kerja
B. jasa penyalur pembantu
C. jasa outsourcing
D. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
E. jasa penyalur satpam
Jawaban : D
36. Kriteria bangunan yang terutang PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah bangunan luas keseluruhan paling sedikit
A. 100m2
B. 200m2
C. 300m2
D. 400m2
E. 500m2
Jawaban : B
37. PKP C menjual sejumlah komputer ke PKP D dengan harga jual Rp13.200.000 termasuk PPN. Dasar pengenaan pajak untuk transaksi ini...
A. Harga jual Rp12.000.000
B. Harga jual Rp13.200.000
C. Penggantian Rp12.000.000
D. Penggantian Rp13.200.000
E. Penggantian Rp14.600.000
Jawaban : A
38. PKP E menjual sejumlah sepatu ke PKP F dengan harga jual Rp14.300.000 termasuk PPN. PPN terutang untuk transaksi ini...
A. Rp1.430.000
B. Rp1.300.000
C. Rp1.400.000
D. Rp1.340.000
E. Rp1.450.000
Jawaban : B
39. Nilai impor dihitung...
A. Harga impor CIF
B. Harga impor FOB
C. Harga impor CIF + Bea Masuk
D. Harga impor FOB + Bea Masuk
E. Harga impir CIF + Kredit Pajak
Jawaban : C
40. Faktur Pajak adalah ……………yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak.
A. bukti pemotongan pajak
B. bukti pungutan pajak
C. bukti pembayaran pajak
D. bukti pelaporan pajak
E. bukti SPT Masa
Jawaban : B
41. Berikut ini faktur pajak yang dikenal dalam praktik pemungutan PPN saat ini…
A. Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak
B. Bukti potong
C. Invoice komersial
D. Packing list
E. Order penjualan
Jawaban : A
42. PPN yang kurang atau lebih dibayar dihitung dengan
A. mengurangkan pajak masukan dari pajak keluaran
B. mengurangkan pajak keluaran dari pajak masukan
C. mengurangkan hutang pajak dari kredit pajak
D. mengurangkan PPN masukan
E. mengurangkan PPN keluaran
Jawaban : A
43. PKP B mempunyai pajak keluaran Rp15.000.000 dan pajak masukan Rp17.000.000. Pernyatan berikut ini yang benar adalah...
A. PPN kurang bayar Rp1.000.000
B. PPN kurang bayar Rp2.000.000
C. PPN lebih bayar Rp1.000.000
D. PPN lebih bayar Rp2.000.000
E. PPN kurang lebih bayar Rp3.000.000
Jawaban : D
44. Fungsi SPT Masa PPN adalah
A. Bukti pembayaran PPN dan PPN BM
B. Bukti penyetoran PPN dan PPN BM
C. Bukti pemungutan PPN dan PPN BM
D. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang
E. Bukti pemotongan PPN dan PPN BM
Jawaban : D
45. SPT Masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama
A. akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
B. tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
C. tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
D. tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
E. tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Terutang
Jawaban : A
Pajak Penghasilan Bruto Tertentu (PP 23 2018), PBB, dan BPHTB
46. Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu yang diatur melalui PP 23 2018 adalah untuk Wajib pajak dengan peredaran bruto:
A. Lebih dari Rp4,8 Milyar per tahun
B. Kurang dari Rp4,8 Milyar per tahun
C. Kurang dari Rp4,8 Milyar per bulan
D. Lebih dari 4,8 Milyar per bulan
E. Lebih dari Rp400 Juta per bulan
Jawaban : B
47. Tarif pajak PP 23 2018 adalah:
A. 1% dari peredaran bruto
B. 0,5% dari peredaran bruto
C. 1% dari laba komersial
D. 0,5% dari laba fiskal
E. 1% dari laba neto
Jawaban : B
48. Batas waktu pembayaran pajak PP 23 2018 jika disetor sendiri oleh Wajib pajak adalah:
A. Tanggal 5 bulan berikutnya
B. Tanggal 10 bulan berikutnya
C. Tanggal 15 bulan berikutnya
D. Tanggal 20 bulan berikutnya
E. Setiap 31 Maret
Jawaban : C
49. Batas waktu pembayaran pajak PP 23 2018 jika disetor oleh pemotong/pemungut adalah:
A. Tanggal 5 bulan berikutnya
B. Tanggal 10 bulan berikutnya
C. Tanggal 15 bulan berikutnya
D. Tanggal 20 bulan berikutnya
E. Setiap 31 Maret
Jawaban : B
50. Tarif PBB adalah:
A. Tarif tetap/tunggal
B. Tarif objektif
C. 5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
D. 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
E. Tarif progresif
Jawaban : E
51. PP 23 2018 berbatas waktu atau mempunyai grace period. Batasan waktu untuk Wajib pajak orang pribadi dalam memanfaatkan PP 23 2018 ini adalah:
A. 3 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 6 tahun
E. 7 tahun
Jawaban : A
52. Dasar penagihan PBB adalah:
A. SPPT/SKP
B. SPPT/SKP/STP
C. SPOP/SPPT
D. SPOP/SPPT/SKP
E. SPOP/SPPT/SPT
Jawaban : B
53. SPPT harus dilunasi/dibayar:
A. dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya SPPT oleh KPPBB
B. dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP
C. dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikirimkan oleh KPPBB melalui Kantor Pos
D. dalam jangka waktu 60 hari sejak diterima oleh WP
E. dalam jangka waktu 120 hari sejak diterima oleh WP
Jawaban : B
54. Surat Tagihan Pajak (STP) harus dilunasi dalam jangka waktu ......terhitung mulai tanggal diterima oleh Wajib pajak:
A. 2 x 24 jam
B. 7 (tujuh) hari
C. 6 (enam) bulan
D. 1 (satu) bulan
E. 30 hari
Jawaban : D
55. Dalam hal suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib pajaknya ........ dapat menetapkan subjek pajak atas objek pajak tersebut menjadi Wajib pajak.
A. Menteri Keuangan
B. Direktur Jenderal Pajak
C. Kakanwil Ditjen Pajak
D. Kepala KPPBB a/n Menteri
E. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jawaban : B
56. Perubahan UU No.21 Tahun 1997 menjadi UU No:20 Tahun 2000 tentang BPHTB diharapkan dapat mencapai sasaran:
A. Meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya
B. Memberikan kepastian hukum
C. Memberikan rasa keadilan
D. Memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan memperluas cakupan objek pajak
E. Meningkatkan kepatuhan pajak
Jawaban : D
57. Badan atau Organisasi Internasional yang tidak dikenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam Kep. Men.Keu. RI No:630/KMK.04/1997 antara lain adalah seperti dibawah ini, kecuali:
A. Badan-Badan Internasional dari PBB
B. Colombo Plan
C. Pakta Pertahanan Australia, New Zealand dan Amerika Serikat
D. Kerjasama Bilateral
E. Kerjasama Multilateral
Jawaban : C
58. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak:
A. yang dikenakan atas nilai tanah dan atau bangunan
B. atas harga jual yang ditetapkan oleh Kakanwil DJP
C. yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan atau bangunan
D. yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
E. atas harga beli yang ditetapkan oleh Kakanwil DJP
Jawaban : D
59. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) adalah jumlah kewajiban yang harus dibayar berupa:
A. Pajak yang kurang dibayar ditambah denda administrasi
B. Pajak yang kurang dibayar ditambah bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan
C. Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar
D. Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak
E. Pajak yang kurang dibayar dikurangi denda administrasi
Jawaban : D
60. Apabila NPOP lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP. Bila NJOP belum ditetapkan maka yang digunakan adalah:
A. NJOP tahun yang lalu
B. Nilai Pasar tahun yang lalu
C. Harga transaksi tahun yang lalu
D. NJOP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
E. NJOP dua tahun sebelumnya
Jawaban : D
61. Fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah disebut ...
A. Fungsi Financial
B. Fungsi Budgetair
C. Fungsi Controller
D. Fungsi Regularrend
E. Fungsi Annualler
Jawaban : B
62. Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain disebut ...
A. Pajak Langsung
B. Pajak Tidak Langsung
C. Pajak Penghasilan
D. Pajak atas Penjualan Barang Mewah
E. Pajak Bumi dan Bangunan
Jawaban : C
63. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya disebut sistem pajak …
A. Self-assessment
B. Withholding
C. Official-assessment
D. Partner-assessment
E. Peer-to-peer assessment
Jawaban : A
64. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak adalah …
A. Self-assessment
B. Withholding
C. Official-assessment
D. Partner-assessment
E. Peer-to-peer assessment
Jawaban : B
65. PT. ADIKARYA membayar pesangon kepada Andrean sebesar Rp52.000.000 karena memasuki masa pensiun. NPWP Andeas: 65.043.657.2.542.000. Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong?
A. Tidak dipotong PPh Pasal 21
B. Rp100.000
C. Rp180.000
D. Rp200.000
E. Rp2.600.000
Jawaban : B
66. Yanuar berstatus belum menikah dan menanggung 1 adik kandung. Ia bekerja sebagai karyawan pada perusahaan elektronik sebagai perakit komputer. Upah yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah unit/satuan yang diselesaikan Rp140.000/unit. Upah tersebut dibayar setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja), Yanuar mampu merakit 30 unit komputer sehingga total upah yang diterima Rp4.200.000. Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong atas seluruh upah?
A. Rp90.000
B. Tidak dikenakan PPh Pasal 21
C. Rp15.000
D. Rp75.000
E. Rp12.500
Jawaban : A
67. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membayar honorarium kepada Wahyudi sebagai peserta workshop sebesar Rp500.000. Wahyudi sebagai PNS Gol. II dan memiliki NPWP. Besarnya PPh yang dipotong adalah ...
A. Rp25.000
B. Rp75.000
C. Rp12.500
D. Rp37.500
E. Tidak dikenakan PPh Pasal 21
Jawaban : E
68. Amir adalah bujangan yang bekerja sebagai driver online di wilayah Surabaya. Pada bulan April 2019 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Amir masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp30.000.000 dibayar oleh perusahaan asuransi “Hidup Sehat” yang pendiriannya telah diusahakan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong oleh asuransi “Hidup Sehat” atas santunan asuransi yang diberikan kepada Amir adalah ...
A. Rp0 karena santunan asuransi bagi Amir bukan merupakan penghasilan.
B. Rp0 karena dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 21
C. Rp4.500.000 karena merupakan penghasilan yang bersifat final
D. Rp1.500.000 karena bagi Amir santunan asuransi merupakan penghasilan
E. Rp3.000.000 karena merupakan penghasilan yang bersifat final
Jawaban : B
69. Bayu status menikah dengan 1 anak dan menanggung ibu mertua bekerja sebagai Direktur Utama di salah satu grup usaha PT. Karya Utama yang bergerak di bidang jasa pelayaran nasional “Laut Lepas”. Setiap bulan Bayu menerima gaji pokok Rp10.000.000. Selain itu, Bayu juga menerima tunjangan transport dan perumahan sebesar Rp700.000 dan Rp800.000. Selain itu PT. Laut Lepas membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian masing-masing 4% dan 2% dari gaji pokok. Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan? NPWP Bayu: 04.654.333.3.439.000
A. Rp463.833
B. Rp479.583
C. Rp592.083
D. Rp576.333
E. Rp493.333
Jawaban : B
70. Hanif seorang notaris mendapatkan fee sebesar Rp35.000.000. Berapa PPh pasal 21 yang dipotong?
A. Rp775.000
B. Rp1.500.000
C. Rp2.625.000
D. Rp1.750.000
E. Rp875.000
Jawaban : E
71. Surat yang berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak adalah:
A. Surat Ketetapan Pajak
B. Surat Tagihan Pajak
C. Surat Pemberitahuan
D. Surat Paksa
E. Surat Teguran
Jawaban : B
72. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur secara tertulis namun tetap tidak menyampaikan juga sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan:
A. Surat Paksa
B. Surat Tagihan Pajak
C. Surat Pemberitahuan
D. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
E. Surat Peninjauan Kembali
Jawaban : D
73. Pada bulan Maret 2018, PT. Indonesia Power melakukan pembayaran kepada CV. Warna Terang atas pembelian barang senilai Rp10.500.000 (termasuk PPN 10%). Berapa PPh Pasal 22 yang dikenakan?
A. Tidak dikenakan PPh Pasal 22
B. Rp1.050.000
C. Rp9.545.455
D. Rp9.090.909
E. Rp1.431.818
Jawaban : A
74. Pada 1 Juli 2018 PT. Maju Lancar membayarkan dividen tunai kepada Bank BNI (BUMN) dengan jumlah penyertaan 28% dan jumlah dividen Rp28.000.000. Berapa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Maju Lancar atas pembayaran dividen tersebut?
A. Rp560.000
B. Rp4.200.000
C. Bukan Objek Pajak
D. Rp2.800.000
E. Rp5.600.000
Jawaban : C
75. PT. Sejahtera Abadi beralamat di Surabaya memperoleh penghasilan neto pada tahun 2018 sebagai berikut:
- Penghasilan dari dalam negeri Rp600.000.000
- Penghasilan dari luar negeri Rp800.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%)
A. Rp350.000.000
B. Rp200.000.000
C. Rp240.000.000
D. Rp150.000.000
E. Rp180.000.000
Jawaban : B
76. Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
A. Di Indonesia, PPN dipungut satu kali
B. Di Indonesia, PPN dipungut tiap rantai distribusi
C. Di Indonesia, PPN dipungut tiap rantai distribusi
D. Di Indonesia, PPN dipungut tergantung bentuk hukum dari perusahaannya
E. Di Indonesia, PPN dipungut tergantung bentuk barangnya
Jawaban : B
77. Pernyataan berikut ini yang benar adalah....
A. PPN di Indonesia menggunakan tarif tunggal
B. PPN di Indonesia menggunakan tarif ganda
C. PPN di Indonesia menggunakan tarif progresif
D. PPN di Indonesia menggunakan tarif regresif
E. PPN di Indonesia menggunakan tarif rata-rata
Jawaban : A
78. Pernyataan berikut ini yang benar adalah....
A. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tambahan
B. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Langsung
C. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
D. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tambahan Langsung
E. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tambahan tidak Langsung
Jawaban : C
79. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah....
A. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang PPN
B. Pengusaha yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak saja
C. Pengusaha yang melakukan penjualan Jasa Kena Pajak saja
D. Setiap orang yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
E. Pengusaha yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak saja
Jawaban : A
80. Pengusaha B selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Rp500.000.000. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah...
A. Pengusaha B Wajib dikukuhkan sebagai PKP
B. Pengusaha B dilarang dikukuhkan sebagai PKP
C. Pengusaha B dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
D. Pengusaha B tidak dapat memilih dikukuhkan sebagai PKP
E. Pengusaha B Wajib memilih waktu kapan dikukuhkan PKP
Jawaban : C
81. Berikut ini yang bukan kewajiban pengusaha kena pajak adalah ….
A. memungut pajak yang terutang
B. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
C. melaporkan penghitungan pajak
D. melaporkan pengusaha lain yang belum dikukuhkan sebagai PKP
E. dinyatakan punya NPWP
Jawaban : D
82. Berikut ini yang termasuk barang kena pajak adalah…..
A. minyak mentah
B. gas bumi
C. panas bumi
D. minyak tanah
E. minyak goreng
Jawaban : D
83. Berikut ini yang termasuk barang kena pajak adalah....
A. batubara
B. briket batubara
C. bijih emas
D. bijih perak
E. briket arang
Jawaban : B
84. Berikut ini yang termasuk jasa kena pajak adalah ....
A. jasa pengiriman surat dengan perangko
B. jasa angkutan umum di darat
C. jasa angkutan umum di air
D. jasa ekspedisi
E. jasa angkutan umum di luar negeri
Jawaban : D
85. PKP A di Jakarta menjual sejumlah komputer kepada PKP B di Medan. Atas penjualan ini...
A. Terutang PPN 0%
B. Terutang PPN 10%
C. Terutang PPN 20%
D. Terutang PPN 30%
E. Terutang PPN 35%
Jawaban : B
86. PKP B di Jakarta melakukan ekspor sejumlah kain ke Hongkong. Atas ekspor ini...
A. Terutang PPN 0%
B. Terutang PPN 10%
C. Terutang PPN 20%
D. Terutang PPN 30%
E. Terutang PPN 35%
Jawaban : A
87. PKP A menjual sejumlah printer ke PKP B dengan harga jual Rp11.000.000. Dasar pengenaan pajak untuk transaksi ini...
A. Harga jual Rp11.000.000
B. Harga jual Rp10.000.000
C. Penggantian Rp11.000.000
D. Penggantian Rp10.000.000
E. Penggantian Rp11.500.000
Jawaban : A
88. Faktur pajak tidak Wajib dibuat pada saat…
A. Penyerahan barang kena pajak
B. Penyerahan jasa kena pajak
C. Ekspor barang kena pajak berwujud
D. Impor barang kena pajak
E. Ekspor barang kena pajak lainnya
Jawaban : D
89. Faktur pajak dapat berbentuk…
A. Kertas dan elektronik
B. Kertas dan virtual
C. Virtual dan elektronik
D. Elektronik dan virtual
E. Virtual mandiri
Jawaban : A
90. Faktur pajak pengusaha kena pajak eceran, yang dapat berupa:
A. PIB
B. PEB
C. Karcis
D. SSP
E. SPT
Jawaban : C
91. PKP A mempunyai pajak keluaran Rp12.000.000 dan pajak masukan Rp10.000.000 pernyatan berikut ini yang benar adalah...
A. PPN kurang bayar Rp1.000.000
B. PPN kurang bayar Rp2.000.000
C. PPN lebih bayar Rp1.000.000
D. PPN lebih bayar Rp2.000.000
E. PPN lebih bayar Rp3.000.000
Jawaban : B
92. PKP C pada masa Maret 2017 mempunyai pajak keluaran Rp16.000.000 dan pajak masukan Rp15.000.000. pernyatan berikut ini yang benar adalah...
A. PPN harus disetor paling lambat 31 Maret 2017
B. PPN harus disetor paling lambat 15 Maret 2017
C. PPN harus disetor paling lambat 30 April 2017
D. PPN harus disetor paling lambat 31 Desember 2017
E. PPN harus disetor paling lambat 30 Januari 2018
Jawaban : C
93. Terkait kasus di atas, PKP C harus melaporkan SPT Masa PPN paling lambat
A. paling lambat 31 Maret 2017
B. paling lambat 15 Maret 2017
C. paling lambat 30 April 2017
D. paling lambat 31 Desember 2017
E. paling lambat 30 Januari 2018
Jawaban : C
94. PKP D pada Masa Maret 2014 mempunyai pajak keluaran Rp32.000.000 dan pajak masukan Rp38.000.000. pernyatan berikut ini yang benar adalah...
A. PKP D dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak pada masa Maret 2014
B. Kelebihan pembayaran pajak dikompensasi ke masa pajak April 2014
C. PPN harus disetor paling lambat 30 April 2014
D. PPN harus disetor paling lambat 31 Desember 2017
E. PPN harus disetor paling lambat 30 Januari 2017
Jawaban : B
95. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah
A. sebagai sarana mengajukan restitusi
B. sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan PPN yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya
C. sebagai bukti pembayaran PPN
D. sebagai bukti pemungutan PPN
E. sebagai bukti pembayaran PPH
Jawaban : B
Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi Lainnya
- Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi - Perusahaan Dagang
- Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi - Perusahaan Manufaktur
- Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi - Kewirausahaan
- Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi - Administrasi Pajak
- Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Dana Desa
- Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi - Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Syariah
Sekian 95+ Soal dan Pembahasan Pretest PPG Akuntansi Keuangan - Administrasi Pajak yang sudah pengajarpedia rangkum, semoga dapat menjadi latihan sobat pengajar semua dalam mempersiapkan diri mengikuti pretest PPG Daljab... Semoga Berhasil!
